admin
MANOKWARI, Sapapapua.com – Kekayaan alam yang melimpah bukan jaminan bahwa masyarakatnya akan kaya, hal ini lah yang dialami oleh Provinsi Papua Barat. Tercatat hingga September 2021 Provinsi Papua Barat masih menempati urutan ke-10 termiskin dari 34 provinsi di Indonesia.
Hal ini disampaikan Penjabat Gubernur Papua Komjen Pol (Pur) Drs. Paulus Waterpauw M.Si saat menghadiri rapat koordinasi investasi dan pelayanan periziban terpadu se-Provinsi Papua Barat dengan Menteri Investasi dan Penanaman Modal Bahlil Lahadaida di Manokwari, Rabu (15/06/2022) pagi.
‘’ Provinsi Papua Barat menempati urutan ke-10 termiskin dari 34 provinsi di Indonesia dengan presentase 5,84 persen. Jumlah penduduk miskin hingga September 2021 mencapai 21,82 persen yang sebelumnya 21,70 persen terjadi karena ketimpangan pendapatan,’’ ungkapnya.
Dikatakan kemiskinan di Papua Barat adalah 21,84% atau 219.007 jiwa dari total jumlah penduduk Papua Barat sebanyak 1.183.107 jiwa dan masih terdapat 9 kabupaten yang memiliki penduduk miskin di atas 20 persen.
Sementara itu kata Gubernur Waterpauw, potensi alam di Papua Barat cukup besar baik potensi tambang dan energi, bahan galian, potensi hasil hutan, lahan untuk pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan maupun potensi pariwisata.
‘’ Ini merupakan modal dasar bagi pembangunan di daerah, namun demikian belum semuanya dikelola secara terintegrasi. Salah satu alasannya karena potensi-potensi sumber daya alam tersebut belum sepenuhnya mendapat perhatian yang lebih baik, di samping itu juga dokumen pendukung yang tersedia belum semuanya implementatif untuk ditawarkan ke calon investor,’’ terang Gubernur Waterpauw.
Untuk itu, Gubernur Waterpauw menenkankan agar para bupati/wali kota di Papua Barat bisa mengintegrasikan pemanfataan potensi-potensi unggulan guna mendorong investasi daerah untuk mencapai target indikator ekonomi dan pembangunan.
‘’ Semoga dengan kehadiran Menteri Investasi dan Penanaman Modal Bahil Lahadaida hari ini menjadi sinyal bahwa investasi di Papua Barat akan menjadi perhatian khusus untuk mencegah kekerdilan yang alot di Papua Barat guna peningkatan pertumbuhan ekonomi dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat,’’ harapnya. (Redaksi)
