admin
JAKARTA, Sapapapua.com – Tujuh Penjabat Gubernur se-Indonesia secara bergiliran diundang KPK mengikuti workshop Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Rabu (02/11/2022).
Turut hadir dalam acara tersebut, Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw bersama istri Ny. Roma Pasaribu Waterpauw, Sekda Dr Nathaniel Mandacan, Oregenes Wonggor Ketua DPR Papua Barat dan istri Yunita Lilo, Jongky R Fonataba Wakil Ketua III DPR Papua Barat dan istri Jeanne N Haurisa mengikuti Workshop.
Program Paku Integritas ini terdiri dari tiga kegiatan terpisah yaitu “Executive Briefing: Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara dan Pasangan”, “Pembekalan Antikorupsi bagi Pasangan Penyelenggara Negara (Suami/Istri)”, dan “Pelatihan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas”.
Tujuan pelaksanaan Program Paku Integritas Tahun 2022 untuk meningkatan kesadaran antikorupsi para penyelenggara negara sehingga terhindar dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu, terbangunnya karakter penyelenggara negara yang berintegritas dan teladan dalam menjalankan peran dan tugasnya, dan penguatan peran serta dan komitmen Penyelenggara Negara dalam pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi di masing-masing instansi.
Dalam pembukaan waokshop, Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, meminta para peserta dari pimpinan di daerah supaya menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai mitra dalam pembangunan di daerah.
“ KPK diamanahkan dengan enam tugas pokok, yaitu tugas pencegahan, mencegah terjadi tindakan pidana korupsi. Kedua, koordinasi dengan instansi yang melaksanakan pemberantasan korupsi dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik,” akunya.
Ketiga, monitoring terhadap sistem penyelenggaraan negara. Monitoring ini melakukan kajian-kajian terhadap kebijakan dari produk pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.
“ Keempat, supervisi terhadap instansi yang melaksanakan pemberantasan korupsi. Ini sering kami lakukan dengan teman-teman penegak hukum lain, baik kepolisian maupun kejaksaan yang penanganannya berjalan di tempat. Hal itu untuk percepatan penanganan perkara untuk kepastian hukum,” jelasnya.
Menyikapi kegiatan tersebut, Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw menegaskan akan mendukung Paku Integritas di Papua Barat, mulai dari kepala daerah, DPR dan MRP. Dia yakin jika integritas dimiliki mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah, maka negara akan berhasil.
“ Intinya, penjabat gubernur itu melakukan kebijakan percepatan dari pemerintah pusat ke daerah. Jika kita semua satu komando antara pusat dan daerah, maka integritas terhadap negara dapat terpatri baik,” tegasnya.
Senada dengan itu, Roma Megawanti P Waterpauw, mengaku senang mengikuti kegiatan ini.
“ Saya apresiasi dan terimakasih banyak kepada KPK karena kami para istri diikutsertakan dalam kegiatan ini. Hingga kami bisa tau kalau nanti sudah ada KPK datang didaerah kira-kira sudah dilingkaran apa ini apa monitoring atau supervisi. Hingga bisa mengingatkan bapak-bapak,” ujarnya. (Redaksi)
