admin
SENTANI, Sapapapua.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023.
Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua ini merupakan ke-10 kalinya untuk Pemkab Jayapura. Opini WTP sendiri diterima Penjabat Bupati Jayapura Triwarno Purnomo di Kantor BPK Perwakilan Papua.
Kepada media, Triwarno Purnomo mengatakan, opini WTP ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk terus berupaya menyelenggarakan aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang baik.
“Hari ini kita kembali meraih opini WTP untuk ke-10 secara berturut-turut, ini tentunya prestasi bapak ibu semua. Saya berharap bahwa opini ini dapat memberikan dorongan dan juga motivasi bagi bapak ibu agar bekerja lebih baik lagi,” ucap Pj Bupati Jayapura didampingi Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Cintiya Rulliani Talantan.
Pj Bupati Jayapura juga berkomitmen untuk terus berupaya guna menyelenggarakan pemerintahan yang baik dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Disini ingin saya sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Jayapura terus berupaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Baik itu, dari aspek pemerintahan, pembangunan dan juga kemasyarakatan,” imbuhnya menambahkan.
Ia pun bertekad untuk mengikuti segala pedoman serta aturan pelaksanaan kegiatan yang telah diterbitkan sebagai bahan acuan bagi Pemkab Jayapura agar dapat menyiapkan laporan keuangan penyelenggaran pemerintah daerah menjadi lebih baik, akuntabel, terukur dan terarah di masa yang akan datang, baik itu dalam pelaksaaan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.
“Kita berusaha untuk menyelenggarakan tata kelola (pemerintahan) yang lebih baik. Namun demikian, kita tahu bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan pasti selalu ada irisannya dengan pengelolaan keuangan daerah. Tentunya dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengelola keuangan daerah secara akuntabel,” bebernya. (Redaksi)
