admin
ACEH, Sapapapua.com – Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw Hadir Langsung dalam acara Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) yang berlangsung di Aceh selama dua hari.
Dalam sambutannya, Paulus Waterpauw menjelaskan bahwa Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Fordasi) yang mengusung tema, kolaborasi dan inovasi untuk persatuan dan kesejahteraan merupakan forum daerah khusus dan daerah istimewa yang begitu spesial.
“ Forum ini penting, dan kita harus melakukan koordinasi terkait perkembangan, tantangan, dan solusi pelaksanaan otonomi khusus atau istimewa, selain itu kita juga harus bekerja sama antar pemerintah daerah terutama dalam mendukung program pembangunan dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi asimetris; dan sekaligus untuk membahas isu-isu strategis dan aktual terkait pelaksanaan otonomi khusus/istimewa yang dilaksanakan secara bergantian di masing-masing daerah,” kata Paulus Waterpauw.
Gubernur Papua Barat juga menjelaskan soal pengesahan RUU perubahan UU otonomi khusus nomor 21 tahun 2001 menjadi uu nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas uu nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua.
“ Melalui uu otsus perubahan kedua ini, tentu memberi ruang bagi kami di Papua dan Papua Barat mengalami penambahan jumlah daerah otonom baru. Selama ini, tanah Papua terdapat dua (2) provinsi yakni Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dan saat ini, pemerintah bersama DPR RI baru saja membahas dan mengesahkan 4 DOB masing-masing Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan menyusul Provinsi Papua Barat Daya,” ungkapnya.
Dengan demikian, tentu berpengaruh pula terhadap jumlah wilayah pemerintahan kabupaten/kota yang akan mengalami perubahan serta potensi daerah yang juga akan mengalami perubahan dengan menyesuaikan pembagian wilayah pemekaran yang baru.
“ Untuk itu, saya mengajak para gubernur daerah khusus dan daerah istimewa kiranya berkenan memberi dukungan kepada kami melalui bentuk- bentuk kerjasama yang bersifat positif baik dibidang pengembangan sumber daya manusia papua, melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal termasuk promosi wisata dan budaya papua di nusantara, agar banyak pihak bisa tertarik berinvestasi di Papua Barat termasuk nantinya di daerah otonom baru,” harapnya.
Paulus menuturkan, sejak dirinya dipercayakan presiden dan dilantik mendagri menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat pada tanggal 12 Mei 2022 dirinya diberi amanah dan tanggung jawab besar sebagai wakil pemerintah pusat untuk melanjutkan tujuan pembangunan nasional di tanah papua, secara khusus di Provinsi Papua Barat.
“ Dalam melanjutkan agenda pembangunan di Provinsi Papua Barat, saya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dan dalam implentasinya mengacu pula pada arahan bapak presiden dan bapak menteri dalam negeri yang kemudian saya jadikan sebagai 5 (lima) arah kebijakan, diantaranya, menjaga stabilitas politik, wilayah, pemulihan swasta, pendidikan, infrastruktur, dan stunting, dan sosialisasi pentingnya undang-undang republik Indonesia Pemerintahan dan Keamanan covid 19, melibatkan Penanganan ekonomi, dan peningkatan Kesehatan saat Pandemi,” bebernya.
Mantan Kabaintelkam Polri itu juga menjabarkan sejumlah pekerjaan yang telah ia jalankan selama 3 (tiga) bulan menjabat dengan pola kepemimpinan blusukan/belanja masalah dan membangun sinergitas, dan mengakselerasi seluruh potensi, ada sejumlah perubahan dalam kebijakan pembangunan yang dirasakan dampaknya oleh masyarakat di papua barat, antara lain: berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dari -0,04% pada triwulan I menjadi 6,07% di triwulan II, melakukan program-program keberpihakan dalam meningkatkan daya beli masyarakat untuk menekan angka inflasi di bawah 3 %.
Dikatakan, sebagai tuan rumah pelaksanaan women 20 yang digelar di Manokwari, Papua Barat dengan mengangkat isu perempuan pedesaan dan anak berkebutuhan khusus juga melahirkan 6 butir rekomendasi pesan moral/ manokwari message yang kemudian memberi dampak terhadap tingkat hunian hotel dan restoran yang menurut data BPS bulan Agustus 2022 tertinggi secara nasional.
Selain itu, pihaknya mendorong terciptanya balai latihan kerja yang baru dan mengaktifkan kembali balai latihan kerja yang sudah ada guna meningkatkan skill/ kemampuan/ keahlian dari oap. Merangkul dewan adat/lembaga masyarakat adat suku-suku yang ada di wilayah papua barat untuk ikut serta melakukan sosialisasi program pemerintah dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat adat dengan membentuk unit-unit koperasi masyarakat adat.
Selanjutnya, mengawal kebijakan otonomi khusus dan pemekaran wilayah yang dimulai dengan mengadakan deklarasi dukungan terhadap otsus dan DOB dengan melibatkan Forkopimpda Provinsi Papua Barat, Bupati/ Walikota bersama perwakilan seluruh lapisan masyarakat Papua Barat.
Kemudian, mengusulkan 16 DOB provinsi dan kab/ kota dan salah satu DOB yang telah berhasil didorong dan tinggal menunggu pengesahan yaitu DOB Provinsi Papua Barat Daya. Meningkatkan kinerja penyelenggara pemerintahan dengan membentuk tim-tim percepatan akselerasi pembangunan yang bersinergi lintas institusi baik di provinsi maupun di 13 kabupaten/ kota, berhasil menyelesaikan 21 raperdasus dan raperdasi (turunan dari uu otsus no. 2 tahun 2021 dan pp 106, dan pp 107) dalam waktu singkat (21 hari). Menata birokrasi dan menyelesaikan masalah tenaga honorer 512 yang menahun tidak terselesaikan.
Selanjutnya, merangkul anak-anak muda/ milenial untuk ikut serta peduli dalam membangun daerah, seperti menjadikan wilayah sanggeng yang terkenal sebagai “wilayah broklyn” dan wajah pasar sanggeng dan stadion sanggeng yang terkenal kumuh menjadi stadion yang bisa dibanggakan masyarakat saat ini. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap gerakan vaksinasi.
Melakukan even-even pertandingan, pameran, menyongsong hari kemerdekaan 17 agustus. Membangun industri pariwisata di papua barat dengan menggerakan even-even berskala nasional dan internasional. Mengadakan pasar produk lokal bagi umkm, menyapa warga papua barat dengan program dialog “gubernur menyapa”. Menjadikan pulau mansinam yang merupakan pulau peradaban Orang Asli Papua (OAP) menjadi tempat healing program bagi kaum marginal yang selama ini tidak diperhatikan, seperti anak-anak narkoba, miras dan aibon. Sigap dan tanggap merespon dan membantu korban bencana banjir.
Besar harapan kami, pada gilirannya, sebagai provinsi yang mendapatakan perhatian khusus dari negara dengan komposisi 4 daerah khusus dan 1 daerah istimewa, dan akan menyusul lagi 4 atau 5 provinsi dari tanah papua yang akan bergabung sebagai anggota dari fordasi ini, kita bisa terus bersinergi, gandeng tangan-berangkulan, membangun harmoni kebhinekaan dan menjadi perekat keutuhan bangsa Indonesia yang kita cintai, dari ujung timur tanah papua hingga ke ujung barat tanah rencong. (Redaksi)
