admin
MANOKWARI, Sapapapua.com – Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol. (Purn) Drs. Paulus Waterpauw merotasi belasan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemprov Papua Barat pada Jumat (31/03/2023).
Adapun sebanyak 12 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dirotasi diantaranya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Raymond R.H Yap, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat, Drs. Enos Aronggear, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Papua Barat, Drs. Abdul Latief Suaeri dan Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Neles Dowansiba.
Selanjutnya, Kepala Kesbangpol Papua Barat, Ir. R.M Thamrin Payapo, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Barnabas Dowansiba, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Supriatna Djalimun, Kepala Dinas Pendidikan, Abdul Fatah dan Kepala Biro Organisasi, Wempi Mandacan.
Selain itu memperpanjang masa jabatan Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Papua Barat Dr. Jacob Fonataba dan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan Ir. Niko U. Tike.
Sementara 3 Pejabat Administrator yang juga dilantik yakni, Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Setda Papua Barat, Juliana Anthoneta Maitimu, Kabag Kesra Pelayanan Dasar Pada Biro Kesra oleh Dirsia Natalia Atururi dan Kabag Pengelolah Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Papua Barat oleh Jimy Pigome.
Disamping itu terdapat 3 pejabat tinggi Pratama yang diberhentikan dalam tugas diantaranya Kadis Koperasi dan UKM Stefanus Selang, Kepala Biro Umum Orgenes Idjie, dan Inspektur Papua Barat Sugiyono.
Dalam sambutannya, Gubernur Waterpauw mengatakan, mekanisme pelantikan yang digelar telah melalui mekanisme uji kompetensi dan evaluasi kinerja serta mendapat rekomendasi dari Komisi ASN dan persetujuan Mendagri.
Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan untuk mencapai target kinerja aparatur yang terukur dan berdampak sehingga penyelenggara negara di Papua Barat bisa bekerja lebih baik, efektif dan terukur.
Selain itu, Gubernur Wterpauw mengingatkan bahwa dalam pengisian jabatan, baik politik maupun birokrasi pemerintah tentu dibatasi ketentuan perundang-undangan.
“ Apa yang saya lakukan saat ini untuk menyelamatkan pemerintahan dari pelanggaran aturan manajemen ASN. Kinerja saya selaku Penjabat Gubernur juga dievaluasi,” bebernya.
Dirinya berharap Provinsi Papua Barat dapat menjadi role model pemerintahan Otsus di Tanah Papua. Pelantikan hari ini juga menggambarkan potret harmoni kebhinekaan sebagai bangsa Indonesia, pasalnya para pejabat berasal dari sebagian besar daerah tersebar dan dedominasi Agama.
“ Penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menghadirkan kesejahteraan dan kedamaian. Itu semua bisa terwujud tergantung pada siapa penyelenggara negaranya,” terangnya. (Redaksi)
