admin
SORONG, Sapapapua.com – Empat hari pasca penetapan Papua Barat Daya sebagai provinsi ke-38 di Indonesia, Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo melakukan kunjungan kerja ke Kota Sorong pada Senin (21/11/2022).
Dalam kunjungannya itu, ia menggelar rapat kesiapan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya yang dihadiri oleh Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, Anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun, Wakil Ketua I DPD RI, Filep Wamafma, Katua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor, beserta sejumlah bupati dan penjabat bupati.
Dalam rapat tersebut, Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw memaparkan perjuangan panjang pemerintah dan masyarakat Papua Barat untuk menghadirkan Provinsi Papua Barat Daya.
Dikatakan, Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua Barat Daya lahir melalui proses perjuangan yang panjang. Tercatat perjuangan ini dimulai sejak tahun 2003 dan sudah ada 9 gubernur yang pernah dan sementara menjabat di provinsi induk Papua Barat.
“ Kehadiran Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua Barat Daya merupakan buah karya dari perjuangan bersama, dan Puji Tuhan-Alhamdulillah pada tanggal 17 November 2022, DPR RI bersama pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyetujui dan mensahkan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi ke-38 di Indonesia,” ucapnya.
Disamping itu, Gubernur Waterpauw juga memaparkan upaya-upaya yang dilakukan sejak dirinya dipercayakan memimpin Provinsi Papua Barat 6 bulan lalu.
Diantaranya, menggelar deklarasi dukungan kebijakan Otonomi Khusus dan Daerah Otonom Baru bersama perwakilan seluruh lapisan masyarakat Papua Barat baik Bupati/Walikota beserta Forkopimda Papua Barat dan para Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, dan Unsur Paguyuban Nusantara.
“ Deklarasi dukungan tersebut kemudian diteruskan kepada bapak Presiden RI, Wakil Presiden RI, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Menkopolhukam RI, Mendagri RI, Menkeu RI, Menkumham RI, Menteri PPN/Bappenas RI dan Kepala Staf Kepresidenan RI,” imbuhnya.
Selanjutnya, menggelar rapat dengan Komisi II DPR RI terkait RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Masa Sidang I Tahun 2022-2023 di Kota Sorong pada Agustus 2022. Dan pada 17 November 2022 RUU Papua Barat Daya dibahas dan disahkan menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023.
“ Hasilnya Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kota Sorong yang ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Papua Barat Daya,” bebernya.
Selain memaparkan proses panjang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, Gubernur Waterpauw juga menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi atensi bersama, diantaranya diperlukan sinergitas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
Kemudian, Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam waktu dekat akan menyiapkan penyerahan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D).
“ Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai daerah induk dan 6 (enam) pemerintah kabupaten/kota yang menjadi daerah cakupan wilayah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen akan memberikan dukungan berupa hibah dana/aset dan pinjam pakai asset,” kata Gubernur Waterpauw.
Selain itu, pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat akan membantu persiapan penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi Papua Barat Daya.
“ Dalam penyelenggaraan pemerintahan akan selalu berpatokan pada undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang otonomi khusus nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat,” tandasnya. (Redaksi)
