admin
MANOKWARI, Sapapapua.com – Guna mengurai sejumlah permasalahan secara berjenjang sehubungan pengaruh ikan yang menjadi penyumbang inflasi, maka Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw menggelar pertemuan dengan Pertamina dan Penanggungjawab SPBN Sanggeng pada Sabtu (04/03/2023).
Dalam pembahasan itu, disampaikan beberapa permasalahan diantaranya, jarak spot pencarian ikan tuna hingga kejauhan 40 mil lebih sehingga pasokan BBM menjadi faktor penting. Disisi lain kondisi cuaca yang tidak menentu sehingga para nelayan juga sering tidak melakukan aktivitas melaut.
Penanggungjawab SPBN Sanggeng, Hana Makalpessy/Karubaba, mengutarakan bahwa hingga saat ini kuota BBM bagi nelayan masih belum cukup untuk melayani semua nelayan karena pada kenyataannya terdapat nelayan dari Numfor yang melakukan transaksi ikan di Sanggeng ikut meminta bahan bakar agar bisa kembali pulang.
“ Utuk kuota BBM bagi nelayan hingga saat ini belum cukup karena ada saudara-saudara kita dari Numfor yang meminta bahan bakar untuk pulang usai transaksi. Kami juga sudah mempersiapkan berkas nelayan dan akan mengurus surat rekomendasi pada pekan depan, sehingga kuota BBm bisa dicukupi,” pintanya.
Hana juga meminta Penjabat Gubernur memberikan peringatan kepadaa OPD terkait agar memberikan pelayanan yang baik agar proses dapat berlangsung lancar.
“ Saya mau kasi tahu untuk bapak tolong panggil kepala dinas supaya kalau saya mau bawa surat jangan tolak dan bilang ini itu sehingga saya jadi pusing. Saya punya SPBN jadi mau banyak dan sedikit kumpul disitu supaya pemerintah dan Pertamina lihat ada kurang lalu penambahan,” ungkapnya.
Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina Papua Barat, Bisma Abdillah menyebut pihaknya diberikan tanggungjawab oleh pemerintah khususnya BPH Migas selaku pembuat aturan. Oleh sebab itu perlu diterbitkan surat rekomendasi masing-masing nelayan dari dinas terkait dengan masa berlaku satu bulan agar bisa dilayani.
Itu menjadi dasar utama penyaluran BBM subsidi mengingat pada akhirnya akan diaudit oleh BPK mengenai sasaran penyaluran yang tepat sesuai peruntukan. Dikatakan untuk tahun 2023 SPBN Sanggeng mendapat kuota sebanyak 15 Kiloliter/Ton Solar dan 100 kiloliter pertalite.
“ Sebenarnya kalau kurang itu bisa kita tambah tetapi kembali lagi dimana surat rekomendasinya. Karena itu sebagai pegangan Pertamina supaya ketika kami ditanya oleh BPK, maka kita punya buktinya,” jelasnya.
Setelah mendengar pemaparan dari Penanggungjawab SPBN Sanggeng dan Pertamina, Penjabat Gubernur Papua Barat memerintahkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta Kepala Biro Perekonomian untuk menyediakan pusat pelayanan satu pintu di Kantor Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sanggeng.
Gubernur Waterpauw meminta kepada OPD terkait agar tidak hanya mengejar formalitas sementara, namun dalam kenyataannya masih banyak masalah yang menjadi kendala masyarakat.
“ Kantor PPI bongkar dia buat hall dan ruang luas lalu sediakan meja disitu untuk tempat pelayanan nelayan dan lengkapi dengan sarana IT yang ada, kita mulai dari situ dulu. Jadi mengakomodir semua hal berkaitan kepentingan nelayan,” tegasnya. (Redaksi)
